Bekasi
Ketua LSM Perbindo Jawa Barat, Boston Nainggolan, mengecam keras pernyataan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Yandri Susanto yang disampaikan dalam sebuah rapat yang disiarkan di televisi dan media sosial baru-baru ini. Dalam pernyataannya, Menteri Yandri menuding LSM dan wartawan sebagai "gangguan" bagi kepala desa dengan menyebut mereka sebagai "wartawan Bodrex" yang kerap meminta uang kepada kepala desa.
Boston Nainggolan mengungkapkan kekecewaannya terhadap pernyataan tersebut, yang menurutnya mencemarkan nama baik LSM dan wartawan yang selama ini telah bekerja keras dalam mengawasi dan memberikan informasi yang penting bagi publik, terutama dalam hal penggunaan dana desa. "Pernyataan Menteri Desa ini sangat tidak pantas dan merugikan nama baik banyak pihak. LSM dan wartawan seharusnya dihargai atas peran pentingnya dalam pengawasan transparansi penggunaan dana desa, bukan malah disudutkan dengan tuduhan tanpa dasar," tegas Bosten.
Lebih lanjut, Boston mengingatkan bahwa banyak kepala desa yang terjerat kasus korupsi justru terungkap berkat peran serta wartawan dan LSM yang mengungkapkan dugaan penyalahgunaan dana desa. Oleh karena itu, Boston menilai bahwa tugas pengawasan dana desa seharusnya dijalankan dengan baik oleh pihak kejaksaan dan kepolisian, bukan dengan menanggapi kritik dari wartawan dan LSM secara represif.
Boston juga meminta Menteri Yandri untuk menjelaskan lebih rinci tentang apa yang dimaksud dengan "wartawan abal-abal" dan "LSM Bodrex". Jika ada oknum-oknum yang tidak profesional, Boston menilai bahwa hal itu seharusnya ditanggapi dengan bijaksana dan difokuskan pada penyelesaian masalah struktural, bukan dengan menyerang secara umum seluruh elemen wartawan dan LSM yang bekerja dengan integritas.
Pernyataan Menteri Yandri Susanto tidak hanya memicu reaksi keras dari LSM dan wartawan, tetapi juga berpotensi merusak hubungan antara pemerintah dan masyarakat sipil. Pernyataan yang dinilai menyerang kredibilitas wartawan dan LSM dapat menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga yang seharusnya berfungsi sebagai pengawas kebijakan pemerintah, termasuk pengawasan dana desa yang sangat vital bagi pembangunan daerah.
Ketua Perbindo Jawa Barat menambahkan, "Jika pernyataan Menteri ini dibiarkan, maka akan menciptakan ketakutan bagi masyarakat yang ingin berperan aktif dalam mengawasi penggunaan dana desa, dan malah akan mempermudah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh oknum pejabat yang tidak bertanggung jawab." tegasnya
Bosten menegaskan bahwa Menteri Desa harus mengubah pandangannya dan mulai mendorong keterbukaan dan transparansi dalam penggunaan dana desa, serta mendukung media dan LSM yang berkontribusi positif terhadap pembangunan daerah dan negara.
Pernyataan Menteri Desa ini kini menjadi sorotan di media sosial dan dunia jurnalistik. Banyak pihak yang menyuarakan kekhawatiran mereka tentang potensi pembungkaman terhadap kebebasan pers dan pengawasan masyarakat sipil terhadap pemerintah.
Dengan berbagai protes yang terus bergulir, diharapkan Menteri Yandri Susanto dapat segera mengklarifikasi pernyataannya dan menunjukkan komitmen yang lebih kuat dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana desa demi kesejahteraan masyarakat. ( Rempina )
