BEKASI, mediagazamora.com— Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bekasi Raya bersama Dewan Pimpinan Pusat Laskar Anti Korupsi Indonesia (DPP LAKI) siap menggelar Diskusi Publik Nasional bertema: “Penguatan Pencapaian Program Prabowo Menuju Indonesia Emas 2045”, sebagai bentuk dukungan terhadap pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Diskusi strategis ini akan digelar di salah satu hotel di Kota Bekasi dan dirancang sebagai forum terbuka, kritis, dan inklusif. Acara ini rencananya akan menghadirkan tokoh-tokoh nasional di bidang hukum, termasuk perwakilan dari Kejaksaan Agung, Polri, KPK, Komisi III DPR RI, serta para pakar hukum dan konstitusi terkemuka.
Isu utama yang akan dibahas mencakup penguatan program-program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran seperti:
Ketahanan pangan,
Reformasi birokrasi,
Hilirisasi sumber daya alam,
Digitalisasi desa, dan
Pelayanan kesehatan gratis.
Namun, yang menjadi sorotan utama adalah pentingnya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045—visi besar menyongsong 100 tahun kemerdekaan Indonesia.
Ketua PWI Bekasi Raya, Ade Muksin, menegaskan peran penting media dalam proses pembangunan. Dalam pertemuan santai bersama Ketua Umum DPP LAKI di sebuah kafe di Kota Bekasi, Senin (28/7/2025), ia mengatakan:
"Pers harus menjadi mitra strategis pemerintah sekaligus penjaga moral demokrasi. Di era pemerintahan baru, wartawan dituntut lebih kritis, faktual, dan konsisten, terutama dalam mengawal agenda pemberantasan korupsi dan penegakan hukum."
Sementara itu, Ketua Umum DPP LAKI, Burhanudin Abdulah, menyampaikan bahwa forum ini adalah bentuk tanggung jawab moral terhadap jalannya pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
"Indonesia Emas hanya akan terwujud jika praktik korupsi diberantas secara serius. Kami akan menghadirkan para penegak hukum dan pakar hukum nasional untuk memberikan pencerahan dan masukan strategis bagi arah kebijakan negara," ujarnya.
Diskusi ini ditargetkan menghasilkan “rekomendasi konkret” bagi pemerintah dan lembaga terkait, terutama dalam hal:
1. Penguatan integritas aparatur negara,
2. Reformasi kelembagaan hukum, dan
3. Perlindungan terhadap kebebasan pers sebagai pilar demokrasi.
PWI Bekasi Raya dan DPP LAKI menyatakan komitmennya untuk menyukseskan forum ini dan siap menjadi bagian dari pengawalan jalannya pemerintahan yang bersih dan visioner.
Waktu pelaksanaan diskusi akan diumumkan secara resmi dalam waktu dekat.
(Boston)
